Parlemen Memanas?. DPR Ngamuk Soal Prabowo yang Dijegal Jadi Capres

PRO-TGBest.net. Ketika sidang Paripurna membahas Rancangan Undang-undang Pemilu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi tokoh kunci disana. Fadli memimpin sidang paripurna, di saat dia melempar tudingan PDIP cs ingin menjegal Ketum Gerindra Prabowo Subianto ke Pilpres 2019.

Sebagaimana yang diberitakan DEtikNews.Com, Paripurna saat itu memutuskan isi revisi UU Pemilu. Ada lima poin krusial yang masih diperdebatkan, yaitu: presidential threshold (PT), parliamentery threshold, sistem pemilu, dapil magnitude, dan metode konvensi suara.

Hal yang paling panas jadi perdebatan adalah presidential threshold. DPR terbagi dua kubu besar. Satu kubu ingin PT 20-25 persen, kubu lain ingin PT 0 persen, alias semua peserta pemilu bisa mengajukan capres. Pemerintah ingin PT 20-25 persen.

PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB ikut gerbong Pemerintah mendukung PT 20-25 persen. Gerindra, PKS, Partai Demokrat (PD) ingin PT 0 persen. Sedangkan PAN belum bersikap.

Nah, sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, jatah memimpin paripurna RUU Pemilu memang jadi milik Fadli Zon. Meski Fadli tak sendiri, pimpinan DPR lainnya ikut mendampingi Waketum Gerindra itu, yaitu Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), dan tiga Wakil Ketua DPR lainnya, yaitu Fahri Hamzah (pimpinan DPR yang berasal dari fraksi PKS, meski tak diakui oleh F-PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Agus Hermanto (PD).

Fadli yang mendukung PT 0 persen sebelumnya menghembuskan isu panas, bahwa PDIP cs ingin menjegal Prabowo. Menurut Fadli, PDIP ingin menciptakan capres tunggal di Pilpres 2019.

"Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7) lalu.

Pemerintah menepis tudingan Fadli. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan kepentingan Pemerintah mendorong PT 20-25 persen adalah untuk memperkuat sistem presidensial.

"Lihat saja, dua kali pilpres, 20 dan 25 persen. Yang pertama, 5 pasang calon, yang kedua, dari harusnya 4 jadi 2. Karena undang-undang katakan parpol atau gabungan parpol yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres. Jadi, kalau politisi ada yang katakan 20 dan 25 persen itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, buktinya nggak ada, kok," terang Tjahjo kepada wartawan, Senin (17/7/2017).

Senada dengan Pemerintah, PDIP menyebut perhitungan Fadli tak tepat. PDIP mengatakan peluang Prabowo maju ke Pilpres 2019 dengan PT 20-25 persen tetap terbuka lebar.

"Apalagi kalau dimaksud hanya untuk menjegal seseorang. Sehingga kalau Pak Fadli memahami dan bisa menghitung logika prosentase angka-angka itu, tidak perlu khawatir," kata Ketua DPP PDIP Andreas Pareira.

Fadli kini duduk di kursi pimpinan sidang yang sejak awal berlangsung panas. PDIP cs mendesak voting, karena di atas kertas suara mereka lebih banyak. Gerindra cs masih mendorong musyawarah. Sementara PAN meminta paripurna diskors untuk lobi-lobi. Ada juga opsi voting tertutup.

"Opsi mana yang akan diketuk pimpinan sidang Fadli Zon?" tutup berita di SINI sumbernya.